Darimana Sumber Data Sehingga Muncul “Desil”? Sebuah Cerita Tentang Angka yang Sering Disalahpahami

Table of Contents

Darimana Sumber Data Sehingga Muncul “Desil”?

(Sebuah Cerita Tentang Angka yang Sering Disalahpahami)

Suatu hari, seorang warga bertanya dengan nada bingung,

“Kenapa saya tidak dapat bantuan? Katanya karena desil saya tinggi… Tapi siapa yang menentukan itu?”

Pertanyaan seperti ini bukan hanya satu dua orang yang merasakannya. Banyak yang mendengar kata desil, tapi belum benar-benar memahami darimana angka itu berasal.

Mari kita ceritakan pelan-pelan…

Awal Cerita: Ketika Negara Harus Membagi Perhatian

Bayangkan Indonesia seperti sebuah desa yang sangat besar.

Penduduknya jutaan. Kondisinya beragam. Ada yang sangat membutuhkan bantuan, ada yang cukup, dan ada yang sudah mapan.

Masalahnya sederhana, tapi berat:

tidak semua orang bisa dibantu sekaligus.

Maka negara butuh cara untuk menentukan:

siapa yang paling duluan dibantu?

Di sinilah muncul sebuah konsep dari dunia statistik:

desil.

Apa Itu Desil? (Versi Sederhana)

Secara sederhana, desil adalah cara membagi seluruh masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Bayangkan semua warga Indonesia diurutkan dari yang paling miskin sampai paling kaya, lalu dibagi menjadi 10 bagian sama besar.

Hasilnya:

Desil 1–4 → Prioritas utama bantuan

Desil 5 → Masih mungkin dibantu (tergantung program)

Desil 6–10 → Umumnya tidak menerima bantuan

Jadi, desil bukan bantuan, tapi posisi dalam “peta kesejahteraan”.

Lalu… Darimana Data Desil Itu Berasal?

Nah, ini bagian yang paling penting.

Desil tidak muncul dari satu sumber saja, melainkan dari gabungan berbagai data nasional yang saling terhubung.

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Ini adalah “jantung” utama data sosial di Indonesia.

DTKS berisi informasi tentang:

• keluarga miskin
• keluarga rentan
• kondisi ekonomi masyarakat

Data ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan diperbarui secara berkala.

2. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah menggunakan sistem yang lebih terintegrasi yaitu DTSEN.

Data ini:

• menggabungkan berbagai sumber
• menjadi dasar resmi penentuan bantuan sosial saat ini

3. Data dari BPS (Survei & Statistik Nasional)

Badan Pusat Statistik ikut berperan besar.

Mereka mengumpulkan data melalui:

• survei ekonomi
• kondisi rumah tangga
• pengeluaran dan pendapatan
• Data ini membantu memberi “nilai” pada setiap keluarga.

4. Data P3KE & Regsosek

Ini mungkin jarang terdengar, tapi penting.

P3KE → fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem

Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) → pendataan besar-besaran kondisi masyarakat

Keduanya menyumbang data seperti:

• kondisi rumah
• pekerjaan
• pendidikan
• akses air dan listrik

Bagaimana Data Itu Jadi “Desil”?

Setelah semua data terkumpul, prosesnya kira-kira seperti ini:

Setiap keluarga dinilai

Berdasarkan banyak indikator:

• penghasilan
• kondisi rumah
• aset
• pendidikan
• kesehatan

Diberi skor kesejahteraan

Semakin rendah kondisi ekonomi → skor makin rendah

Diurutkan secara nasional

Dari yang paling rendah ke paling tinggi

Dibagi menjadi 10 kelompok

Inilah yang disebut desil

Hasil akhirnya:

bukan opini, tapi hasil perhitungan data besar (big data).

Kenapa Desil Bisa Berubah?

Kadang orang berkata,

“Dulu saya dapat bantuan, sekarang tidak. Kenapa?”

Jawabannya sederhana:

data itu hidup, bukan mati.

Desil bisa berubah karena:

kondisi ekonomi keluarga berubah

data diperbarui

ada verifikasi ulang

integrasi data baru antar instansi

Aturan Terbaru yang Perlu Dipahami (2025–2026)

Berdasarkan kebijakan terbaru:

Desil 1–4 → prioritas utama bantuan sosial seperti: PKH dan BPNT

Desil 1–5 → masih berpeluang menerima bantuan seperti: PBI-JK

Desil di atas 6-10 → umumnya tidak menjadi prioritas

Tujuan aturan ini:

👉 agar bantuan lebih tepat sasaran

👉 mengurangi kesalahan (orang mampu menerima bantuan)

Hal Penting yang Sering Disalahpahami

Di sinilah sering terjadi konflik di masyarakat.

Padahal, perlu diluruskan:

❌ Desil bukan keputusan individu

Bukan RT, bukan ditentukan oleh Kepala Desa, bukan satu orang yang menentukan.

❌ Desil bukan “label miskin atau kaya”

Ini hanya posisi dalam data, bukan penilaian manusia.

❌ Desil bisa salah, tapi bisa diperbaiki

Karena sistemnya berbasis data, maka:

➡️ jika datanya salah → hasilnya juga bisa salah

➡️ solusinya adalah perbaikan data, bukan saling menyalahkan

Ketika Angka Tidak Berdiri Sendiri: Ada Aturan di Baliknya

Di tengah percakapan warga tentang desil, sering muncul satu pertanyaan penting:

“Ini sebenarnya aturan siapa?”

Pertanyaan itu wajar. Karena sesuatu yang menyangkut bantuan masyarakat tentu tidak boleh berdiri tanpa dasar.

Dan benar saja—

desil bukan sekadar angka, tapi berdiri di atas aturan resmi negara.

Mari kita lihat pelan-pelan…

Pondasi Utama: Undang-Undang yang Menjadi Dasar

Sebelum bicara tentang desil, negara sudah lebih dulu menetapkan aturan besar tentang kesejahteraan.

Beberapa di antaranya:

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dua aturan ini ibarat fondasi rumah.

Di sinilah negara menegaskan bahwa:

👉 negara wajib hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan

👉 bantuan harus tepat sasaran, bukan asal dibagi

Masuk ke Sistem Data: Dari DTKS ke DTSEN

Seiring waktu, negara menyadari satu hal penting:

tanpa data yang rapi, bantuan bisa salah sasaran.

Maka lahirlah sistem data.

1. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Diatur dalam:

Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS

Aturan ini menegaskan bahwa:

DTKS adalah data resmi acuan bantuan sosial

Data harus diverifikasi dan diperbarui secara berkala

Bahkan, DTKS hanya memuat sekitar 40% masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah sebagai target utama bantuan

2. DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) — Sistem Terbaru

Kemudian muncul pembaruan besar.

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan satu data, tapi menggabungkan semuanya menjadi satu sistem besar: DTSEN.

Dasar hukumnya:

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN

Permen PPN No. 7 Tahun 2025 tentang Pedoman DTSEN

Kepmensos No. 79/HUK/2025 tentang Peringkat Kesejahteraan Keluarga

Dalam aturan ini dijelaskan bahwa:

👉 DTSEN menjadi basis data tunggal nasional

👉 digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan penyaluran bantuan

Di Sini Desil Resmi Digunakan

Nah, di titik inilah desil benar-benar “resmi dipakai”.

Melalui:

Keputusan Menteri Sosial No. 79/HUK/2025

Pemerintah menetapkan bahwa:

👉 peringkat kesejahteraan keluarga ditentukan melalui sistem desil

👉 desil menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial

Artinya:

Bukan lagi perkiraan.

Bukan lagi penilaian subjektif.

Tapi:

➡️ berdasarkan data

➡️ berdasarkan aturan

➡️ berdasarkan perhitungan nasional

Bagaimana Aturan Ini Diterapkan di Lapangan?

Dalam praktiknya, aturan ini mengatur hal penting:

Desil 1–4 → prioritas utama bantuan

Desil 1–5 → masih berpeluang menerima bantuan tertentu

Karena prinsipnya sederhana:

“Yang paling membutuhkan, didahulukan.”

Kenapa Aturan Ini Penting untuk Dipahami?

Di sinilah bagian yang sering terlewat.

Ketika seseorang tidak menerima bantuan, sering muncul:

kecurigaan

asumsi

bahkan tuduhan

Padahal, jika kita kembali ke aturan:

👉 sistem ini dibuat bukan untuk menghakimi,

👉 tapi untuk mengurutkan prioritas secara adil

Dan karena berbasis data:

➡️ bisa salah

➡️ bisa diperbaiki

➡️ bisa diajukan ulang

Penutup: Belajar Memahami, Bukan Menuduh

Di akhir cerita ini, kita bisa melihat satu hal penting:

Desil bukan musuh. Ia hanya alat.

Alat yang dibuat untuk:

membantu negara melihat kondisi masyarakat

membagi bantuan secara lebih adil

Memang, tidak sempurna.

Tapi sistem ini terus diperbaiki.

Daripada saling menyudutkan

lebih baik kita memahami cara kerjanya,

dan jika ada yang tidak sesuai,

kita perbaiki datanya bersama.