Kenapa Ada yang Mampu Masih Dapat Bansos, Sementara yang Miskin Justru Tidak? Sebuah Cerita Tentang Data, Kejujuran, dan Sistem yang Terus Diperbaiki
Kenapa Ada yang Mampu Masih Dapat Bansos, Sementara yang Miskin Justru Tidak?
(Sebuah Cerita Tentang Data, Kejujuran, dan Sistem yang Terus Diperbaiki)
Suatu hari di sebuah desa, seorang warga berkata dengan nada heran:
“Kok dia masih dapat bantuan ya? Padahal rumahnya bagus…
Sementara si A yang benar-benar susah malah tidak dapat…”
Kalimat seperti ini sering kita dengar.
Dan jujur saja, memang terasa tidak adil.
Tapi… apakah benar sistemnya yang salah?
Atau ada hal lain yang belum kita pahami?
Mari kita ceritakan pelan-pelan.
Bantuan Sosial Itu Berdasarkan Data, Bukan Perasaan
Pertama, kita perlu sepakat dulu:
👉 bansos tidak dibagikan berdasarkan “kelihatan miskin atau tidak”
👉 tapi berdasarkan data resmi negara
Saat ini, pemerintah menggunakan sistem bernama:
👉 DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)
Dasarnya:
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025
- Keputusan Menteri Sosial No. 79/HUK/2025
Sistem ini menggabungkan data dari:
- Kementerian Sosial
- BPS
- Dukcapil
- Pemerintah daerah
Lalu setiap keluarga:
➡️ dinilai
➡️ diberi skor
➡️ dimasukkan ke dalam desil (1–10)
Kenapa Bisa Terjadi Ketidaksesuaian?
Nah… di sinilah cerita sebenarnya dimulai.
1. Data Tidak Selalu Sama dengan Kondisi Nyata
Di lapangan, sering ditemukan:
-
Keluarga miskin
👉 tapi di Kartu Keluarga tertulis wiraswasta -
Padahal kenyataannya:
👉 penghasilan tidak tetap
👉 bahkan kadang tidak ada pemasukan
Masalahnya:
👉 sistem membaca “wiraswasta = ada penghasilan”
👉 padahal realitanya belum tentu
2. Pekerjaan di KK Tidak Menggambarkan Kondisi Ekonomi
Contoh:
- “Pedagang” → bisa besar, bisa juga jualan kecil-kecilan
- “Karyawan swasta” → bisa gaji tinggi, bisa juga harian
Tapi dalam data:
👉 ini tetap dianggap sebagai indikator ekonomi
3. Ada Data yang Belum Ter-update
Kadang:
- dulu miskin → masih terdaftar sebagai penerima
- sekarang sudah mampu → tapi belum terhapus
Kenapa?
👉 karena data tidak selalu langsung diperbarui
4. Faktor Kejujuran Saat Pendataan
Ini bagian yang cukup sensitif, tapi penting disampaikan dengan bijak.
Dari pengalaman di lapangan, sering terjadi:
-
Ada yang sebenarnya sudah mampu
👉 tapi menyampaikan kondisi seolah masih membutuhkan -
Sebaliknya…
👉 orang yang benar-benar miskin justru lebih jujur
Ini bukan untuk menyalahkan siapa pun, tapi sebagai realita:
👉 data sangat bergantung pada informasi yang diberikan masyarakat
5. Sistem Membaca Data, Bukan Perasaan
Kadang kita melihat:
- rumah terlihat sederhana
- tapi ternyata ada aset lain
- atau penghasilan yang tidak terlihat
Sebaliknya:
- terlihat cukup
- tapi sebenarnya punya banyak tanggungan
👉 Sistem tidak melihat “kasihan atau tidak”
👉 tapi membaca data yang tersedia
Apakah DTSEN Sudah Benar?
Jawabannya jujur:
👉 Sudah lebih baik, tapi belum sempurna
Kenapa?
Karena:
- jumlah data sangat besar (jutaan keluarga)
- kondisi masyarakat sangat dinamis
- perubahan ekonomi bisa terjadi cepat
Namun yang perlu dipahami:
👉 DTSEN adalah upaya perbaikan dari sistem sebelumnya (DTKS)
👉 agar data lebih akurat dan terintegrasi
Jadi Ini Salah Siapa?
Ini pertanyaan yang sering muncul.
Tapi mungkin… jawabannya bukan di situ.
Karena kenyataannya:
- sistem bekerja berdasarkan data
- data berasal dari banyak sumber
- masyarakat juga bagian dari proses itu
Jadi ini bukan soal:
❌ siapa yang salah
✔️ tapi apa yang perlu diperbaiki
Lalu Apa Solusinya?
Daripada menyalahkan, lebih baik fokus ke solusi.
1. Perbaiki Data
Kalau ada yang tidak sesuai:
- pekerjaan
- penghasilan
- kondisi rumah
👉 ajukan perbaikan melalui:
- desa/kelurahan
- aplikasi Cek Bansos
2. Jujur Saat Pendataan
Ini yang paling penting.
Karena:
👉 data yang jujur = bantuan yang tepat
3. Update Data Secara Berkala
Kondisi hidup berubah:
- yang dulu susah bisa jadi mampu
- yang dulu cukup bisa jadi kesulitan
👉 data harus mengikuti kenyataan
Penutup: Antara Data dan Realita
Kembali ke cerita di awal…
Mungkin yang kita lihat di luar tidak selalu sama dengan yang terbaca di sistem.
Dan mungkin…
yang kita anggap tidak adil,
sebenarnya adalah data yang belum sempurna.
Bansos bukan tentang siapa yang paling terlihat butuh,
tapi siapa yang terbaca dalam data sebagai paling membutuhkan.
Dan dari situlah kita belajar satu hal penting:
bukan saling menyalahkan,
tapi bersama-sama memperbaiki data.
Sumber Referensi
- Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN
- Keputusan Menteri Sosial No. 79/HUK/2025 tentang Peringkat Kesejahteraan
- Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang DTKS
- Penjelasan integrasi data Kemensos, BPS, Dukcapil, dan Pemda

Post a Comment