Mengenal Perlinsos: Mengapa Sekarang Ada Pendaftaran Bansos Melalui Perlinsos?

Table of Contents

Bukan soal siapa yang dekat dengan siapa. Bukan pula tentang siapa yang lebih dulu mengusulkan. Perlinsos hadir untuk membuat proses pendataan bantuan sosial semakin terbuka, terukur, dan berdasarkan data.

Suatu hari, mungkin kita pernah mendengar percakapan seperti ini:

“Kenapa tetangga saya dapat bantuan, sementara saya tidak?”

Atau:

“Padahal kondisi kami hampir sama. Kenapa nama saya tidak masuk?”

Pertanyaan seperti itu sangat wajar.

Sebab di tengah masyarakat, kita sering melihat keadaan yang hampir sama. Ada keluarga yang secara ekonomi sedang kesulitan tetapi belum mendapatkan bantuan. Di sisi lain, ada pula nama yang masih tercatat sebagai penerima bantuan meskipun kondisi ekonominya sudah berubah.

Dari sinilah persoalan data menjadi sangat penting.

Bantuan sosial bukan sekadar soal uang yang diberikan pemerintah. Di belakang sebuah bantuan ada proses pendataan, verifikasi, pemadanan data, penilaian kelayakan, sampai penetapan penerima.

Karena itu, ketika pemerintah sekarang memperkenalkan Perlinsos Digital, sebenarnya yang sedang dibangun bukan sekadar sebuah aplikasi baru.

Yang sedang dibangun adalah cara baru untuk memperbaiki data perlindungan sosial agar masyarakat yang membutuhkan tidak mudah terlewat dari pendataan.

Apa sebenarnya Perlinsos itu?

Perlinsos adalah singkatan dari Perlindungan Sosial.

Secara sederhana, perlindungan sosial adalah berbagai upaya negara untuk membantu masyarakat menghadapi risiko sosial dan ekonomi, terutama masyarakat miskin, rentan, atau yang mengalami kondisi tertentu sehingga membutuhkan perlindungan.

Jadi, Perlinsos tidak sama dengan satu jenis bantuan saja.

Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Perlindungan sosial sendiri memiliki cakupan yang lebih luas.

Dasarnya sudah lama ada dalam sistem kesejahteraan sosial Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.

Sementara itu, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa penanganan fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuknya antara lain bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan, pelayanan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial.

Dengan kata lain, semangatnya sederhana:

ketika ada warga yang menghadapi kesulitan hidup, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir melalui berbagai kebijakan perlindungan sosial.

Lalu apa yang dimaksud Perlinsos Digital?

Nah, bagian inilah yang sekarang banyak dibicarakan masyarakat.

Pada 2026, pemerintah mengembangkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari transformasi layanan bantuan sosial.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan registrasi secara digital dan mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan. Data kemudian diproses untuk dilakukan verifikasi dan penilaian kelayakan.

Pemerintah menjelaskan bahwa sistem ini memanfaatkan keterhubungan berbagai data pemerintah sehingga informasi mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diperiksa dengan lebih terintegrasi.

Jadi kalau selama ini masyarakat mengenal istilah Cek Bansos, sekarang perlu memahami bahwa Perlinsos Digital memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk proses registrasi dan pemutakhiran data.

Kenapa penerima bansos perlu mendaftarkan diri melalui Perlinsos?

Ini mungkin bagian yang paling banyak menimbulkan pertanyaan.

“Kalau saya sudah menerima PKH atau bantuan pangan, kenapa harus daftar lagi?”

Jawabannya berkaitan dengan data.

Data masyarakat bisa berubah.

Hari ini seseorang mungkin berada dalam kondisi ekonomi tertentu. Beberapa tahun kemudian kondisinya bisa berubah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang mengalami musibah, ada anggota keluarga yang meninggal, ada anak yang sudah tidak lagi menjadi komponen bantuan, ada keluarga yang pindah, atau ada perubahan kepemilikan aset.

Karena kondisi masyarakat berubah, data juga harus ikut diperbarui.

Pemerintah saat ini sedang memperluas registrasi Perlinsos Digital sebagai bagian dari pemutakhiran data dan persiapan penyaluran bantuan sosial ke depan. Pada 30 September 2026, pemerintah menyampaikan bahwa sekitar 5,7 juta warga telah terdaftar, dengan dukungan sekitar 298 ribu Agen Perlinsos, dan pemerintah menargetkan sekitar 48 juta keluarga masuk ke dalam sistem secara bertahap.

Karena itu, pendaftaran Perlinsos sebaiknya dipahami bukan sebagai sesuatu yang bertujuan mempersulit masyarakat.

Justru sebaliknya.

Semakin lengkap dan mutakhir data seseorang, semakin mudah pemerintah mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Namun ada hal penting yang harus dipahami:

Mendaftar Perlinsos tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima bansos.

Pendaftaran adalah pintu masuk untuk pendataan dan proses pengajuan.

Setelah itu masih ada proses verifikasi dan penilaian kelayakan sesuai ketentuan program.

Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa sistem Perlinsos Digital tidak otomatis menjadikan setiap orang yang mendaftar sebagai penerima bantuan. Sistem melakukan verifikasi dan penilaian, kemudian status kelayakan ditentukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Jadi jangan sampai muncul pemahaman:

“Kalau sudah daftar berarti pasti dapat bantuan.”

Tidak demikian.

Apa hubungan Perlinsos dengan DTSEN?

Di sinilah kita masuk sedikit ke bagian yang lebih teknis.

Pemerintah sekarang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data penting dalam kebijakan sosial dan ekonomi.

DTSEN dibangun untuk menghasilkan data sosial-ekonomi yang lebih terintegrasi, akurat, dan terus diperbarui.

Hal ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Inpres tersebut menginstruksikan kementerian/lembaga untuk melakukan integrasi data sosial-ekonomi dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, pemutakhiran data, serta sinergi antarlembaga. DTSEN digunakan sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi.

Kemudian Kementerian Sosial menerbitkan Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang:

Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan ini berlaku sejak 12 Juni 2025 dan mencabut Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS.

Artinya, masyarakat sekarang perlu mulai memahami bahwa era DTKS sebagai basis utama telah bergeser ke penggunaan DTSEN.

Bukan berarti data lama tidak pernah ada atau seluruh proses sebelumnya salah.

Sistem data memang berkembang mengikuti kebutuhan pemerintah dan perubahan kondisi masyarakat.

Lalu siapa sebenarnya Agen Perlinsos?

Bayangkan seorang ibu lanjut usia tinggal di sebuah desa.

Ia membutuhkan bantuan sosial.

Tetapi ia tidak terbiasa menggunakan telepon pintar.

Ia tidak memahami cara melakukan verifikasi digital.

Bahkan mungkin ia tidak memiliki perangkat yang mendukung proses tersebut.

Apakah karena tidak bisa menggunakan teknologi, lalu ia harus kehilangan kesempatan untuk terdata?

Tidak.

Di sinilah peran Agen Perlinsos menjadi penting.

Agen Perlinsos merupakan orang yang telah mendaftarkan diri sebagai agen dan membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam proses registrasi serta pemutakhiran data perlindungan sosial.

Pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga, yaitu semangat agar masyarakat saling membantu tetangga yang membutuhkan tetapi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital.

Agen dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat.

Di antaranya dapat mencakup:

• Pendamping PKH;

• RT/RW;

• perangkat desa/kelurahan;

• PSM;

• TKSK;

• Babinsa;

• Bhabinkamtibmas;

• ASN;

• kader masyarakat;

• serta unsur masyarakat lainnya yang memenuhi ketentuan dan terdaftar sebagai agen.

Pada 30 September 2026, pemerintah menyampaikan bahwa jejaring Agen Perlinsos telah mencapai sekitar 298 ribu orang dari berbagai unsur.

Jadi, Agen Perlinsos bukan orang yang menentukan seseorang mendapatkan bansos atau tidak.

Ini sangat penting untuk dipahami.

Agen bukan “pemberi bantuan”.

Agen bukan “penentu kelayakan”.

Agen juga bukan orang yang bisa memasukkan seseorang menjadi penerima hanya karena hubungan keluarga, pertemanan, atau kedekatan.

Agen membantu proses pendataan dan pendaftaran.

Penilaian kelayakan dilakukan melalui sistem dan proses verifikasi sesuai ketentuan.

Bagaimana cara mendaftar bansos melalui Agen Perlinsos?

Bagi masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran secara mandiri, prosesnya dapat dibantu oleh Agen Perlinsos.

Secara sederhana, alurnya seperti ini:

1. Temui Agen Perlinsos

Masyarakat dapat mencari Agen Perlinsos yang telah terdaftar di lingkungan sekitar.

Misalnya pendamping sosial, RT/RW, perangkat desa, atau masyarakat lain yang memang telah terdaftar sebagai agen.

2. Sampaikan kondisi sebenarnya

Warga perlu memberikan informasi sesuai kondisi nyata.

Tidak perlu dilebihkan.

Tidak perlu dikurangi.

Tidak perlu meminta seseorang “mengatur” data agar terlihat lebih miskin.

Karena tujuan utama sistem ini justru mendapatkan gambaran kondisi masyarakat yang sebenarnya.

3. Siapkan identitas yang diperlukan

Data kependudukan menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran.

NIK harus sesuai dengan identitas kependudukan.

Dalam mekanisme digital, verifikasi identitas juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa data yang didaftarkan benar-benar berkaitan dengan orang yang bersangkutan.

4. Agen membantu melakukan pendaftaran melalui sistem

Agen membantu warga menginput data melalui portal resmi Perlinsos.

Untuk masyarakat yang mampu melakukan pendaftaran sendiri, pemerintah juga menyediakan mekanisme pendaftaran mandiri.

Portal resmi yang digunakan adalah:

Portal Perlinsos Digital Kementerian Sosial

5. Data kemudian diverifikasi

Setelah didaftarkan, proses belum selesai.

Data akan melalui proses pemeriksaan dan penilaian.

Inilah alasan mengapa daftar bukan berarti otomatis menerima bantuan.

Bagaimana kalau hasilnya dinyatakan tidak layak?

Ini juga penting.

Jangan langsung berpikir:

“Berarti pemerintah tidak mengakui saya miskin.”

Belum tentu.

Sistem bekerja berdasarkan data yang tersedia.

Kalau ternyata ada data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat memiliki ruang untuk melakukan perbaikan atau sanggah sesuai mekanisme yang tersedia.

Misalnya:

• kondisi rumah tidak sesuai data;

• kepemilikan aset tercatat atas nama seseorang tetapi sebenarnya bukan milik yang bersangkutan;

• data pekerjaan tidak sesuai;

• terdapat kesalahan administrasi;

• atau kondisi sosial-ekonomi sudah berubah.

Kementerian Sosial pada September 2026 menjelaskan bahwa hasil penilaian sistem bukan merupakan akhir yang tidak dapat dikoreksi. Masyarakat masih dapat menyampaikan sanggahan dan memperbarui data riil apabila terdapat ketidaksesuaian.

Jadi, sistem bukan sekadar mengatakan “layak” atau “tidak layak”.

Yang jauh lebih penting adalah memberikan ruang agar data yang salah dapat diperbaiki.

Apakah Agen Perlinsos boleh meminta uang?

Tidak.

Proses menjadi Agen Perlinsos dan membantu masyarakat dalam pendaftaran dilakukan secara sukarela dan tidak boleh menjadi alasan untuk memungut biaya pendaftaran kepada masyarakat.

Kementerian Sosial juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan pendaftaran Agen Perlinsos.

Karena itu, jika ada orang berkata:

“Bayar sekian supaya saya masukkan sebagai penerima bansos.”

Masyarakat perlu berhati-hati.

Pendaftaran bukan jual beli bantuan.

Bantuan sosial bukan sesuatu yang dapat dibeli.

Apa tujuan utama Perlinsos?

Kalau dijelaskan dengan bahasa paling sederhana, tujuan Perlinsos adalah:

“Agar negara memiliki data yang lebih baik tentang siapa yang membutuhkan perlindungan sosial.”

Dari data yang lebih baik, pemerintah dapat:

Pertama, mengurangi kemungkinan warga yang berhak justru tidak terdata.

Kedua, mengurangi kemungkinan orang yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.

Ketiga, mempercepat proses pendataan.

Keempat, membuat proses pengajuan dan pemutakhiran data lebih transparan.

Kelima, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang panjang.

Keenam, membantu pemerintah membuat kebijakan berdasarkan data yang lebih mutakhir.

Kementerian Sosial menyebut digitalisasi ini sebagai bagian dari upaya mengurangi kesalahan inclusion error dan exclusion error secara sederhana, yaitu orang yang sebenarnya tidak layak tetapi masuk data, serta orang yang sebenarnya layak tetapi justru tidak masuk data.

Jadi, apakah Perlinsos menggantikan Pendamping PKH, RT, atau pemerintah desa?

Tidak.

Justru peran manusia tetap penting.

Teknologi hanya menjadi alat.

Seorang warga yang tidak mengerti teknologi tetap membutuhkan seseorang untuk menjelaskan.

Seorang lansia mungkin membutuhkan orang lain untuk memegang telepon dan membantu proses pendaftaran.

Seorang warga yang tinggal jauh dari pusat layanan mungkin membutuhkan pendampingan.

Karena itu, Agen Perlinsos bukan lawan dari pendamping sosial, desa, maupun pemerintah daerah.

Agen justru menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem digital.

Perlinsos bukan tentang mencari siapa yang salah

Ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk dipahami masyarakat.

Ketika seseorang tidak menerima bansos, jangan langsung menyalahkan tetangga.

Jangan langsung menyalahkan kepala desa.

Jangan langsung menyalahkan pendamping PKH.

Jangan pula langsung menyalahkan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial.

Begitu juga sebaliknya.

Ketika seseorang mendapatkan bantuan, jangan buru-buru mengatakan:

“Dia dapat karena dekat dengan aparat.”

Belum tentu.

Dalam sistem yang baru, data masyarakat terus dipadankan dan diverifikasi.

Bisa saja ada data yang belum diperbarui.

Bisa saja ada perubahan kondisi ekonomi.

Bisa saja terdapat kesalahan administrasi.

Bisa juga memang berdasarkan hasil penilaian, seseorang memenuhi kriteria program.

Karena itu, yang harus diperbaiki adalah datanya, bukan hubungan antarwarganya.

Jangan jadikan bansos sebagai alasan untuk saling mencurigai

Kita hidup berdampingan.

Kita mengenal tetangga kita.

Kita tahu siapa yang sedang sakit, siapa yang kehilangan pekerjaan, siapa yang rumahnya kebanjiran, siapa yang anaknya banyak, siapa yang hidup sendiri, dan siapa yang ekonominya mulai membaik.

Tetapi kita juga harus sadar:

kita tidak mengetahui seluruh data seseorang hanya dari apa yang terlihat sehari-hari.

Sebuah rumah mungkin terlihat bagus, tetapi bisa saja pemiliknya memiliki beban utang atau anggota keluarga yang membutuhkan biaya besar.

Sebaliknya, seseorang bisa terlihat sederhana tetapi mungkin kondisi ekonominya sudah berubah.

Karena itu, penilaian sosial tidak seharusnya hanya berdasarkan:

“Saya melihat dia seperti ini.”

Data membutuhkan proses.

Verifikasi membutuhkan mekanisme.

Dan jika data tidak sesuai, tersedia ruang untuk memperbaikinya.

Dasar aturan Perlinsos dan pemutakhiran data

Untuk masyarakat yang ingin mengetahui dasar hukumnya, beberapa aturan penting yang menjadi landasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan menjadi salah satu dasar hukum perlindungan sosial di Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Mengatur hak fakir miskin, tanggung jawab pemerintah, bentuk penanganan fakir miskin, serta pendataan sebagai dasar penanganan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Menjadi salah satu peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pengaturan terkait jaminan dan perlindungan sosial.

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Menjadi dasar penting dalam integrasi, pemutakhiran, dan penggunaan DTSEN sebagai sumber data utama dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Inpres ini berlaku sejak 5 Februari 2025.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025

Mengatur pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Permensos ini juga mencabut Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS.

Dalam Permensos tersebut, proses sinkronisasi data dapat berasal dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, maupun masyarakat, kemudian melalui proses usulan, verifikasi dan validasi.

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2026

Kementerian Sosial juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2026 tentang Uji Coba Transformasi Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dalam Rangka Peningkatan Ketepatan Sasaran. Dokumen tersebut tercantum dalam JDIH Kementerian Sosial sebagai regulasi tahun 2026.

Satu hal yang perlu diingat

Kalau kita ingin memahami Perlinsos dengan satu kalimat, mungkin kalimatnya adalah:

Perlinsos bukan jalan pintas untuk mendapatkan bansos, melainkan salah satu cara pemerintah memperbaiki pendataan agar bantuan sosial diberikan berdasarkan data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Masyarakat yang membutuhkan diberi ruang untuk mendaftar.

Masyarakat yang mengalami kesalahan data diberi ruang untuk memperbaiki.

Masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi dapat dibantu oleh Agen Perlinsos.

Dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi serta memastikan penggunaan data sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, Perlinsos adalah tentang data dan kepedulian

Mungkin kita selama ini sering melihat bantuan sosial hanya dari hasil akhirnya.

Ada yang menerima.

Ada yang tidak menerima.

Padahal di balik sebuah nama penerima bansos terdapat perjalanan data yang panjang.

Ada NIK.

Ada keluarga.

Ada kondisi sosial-ekonomi.

Ada data kependudukan.

Ada proses verifikasi.

Ada pemadanan data.

Ada penilaian.

Dan ada perubahan kondisi kehidupan manusia yang tidak pernah berhenti.

Hari ini seseorang mungkin membutuhkan bantuan.

Besok kondisinya mungkin sudah lebih baik.

Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya baik-baik saja mungkin suatu hari kehilangan pekerjaan dan membutuhkan perlindungan.

Karena itu, data sosial tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sekali dibuat lalu selesai selamanya.

Data harus diperbarui.

Data harus diperiksa.

Data harus dikoreksi ketika salah.

Dan yang paling penting, masyarakat harus diberi kesempatan untuk menjelaskan kondisi mereka yang sebenarnya.

Di situlah Perlinsos Digital mencoba mengambil peran.

Bukan untuk membuat masyarakat saling membandingkan.

Bukan untuk mencari siapa yang lebih miskin.

Bukan untuk mencari siapa yang salah.

Tetapi untuk membangun satu hal yang sederhana:

ketika negara ingin membantu, negara harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan dan bagaimana kondisi mereka yang sebenarnya.

Dan untuk mewujudkan itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.

Ada pemerintah desa.

Ada pemerintah daerah.

Ada pendamping sosial.

Ada berbagai unsur masyarakat.

Dan sekarang ada Agen Perlinsos yang diharapkan menjadi jembatan agar tetangga yang kesulitan menggunakan teknologi tidak tertinggal dalam pendataan.

Karena pada akhirnya, perlindungan sosial bukan hanya tentang bantuan.

Ia juga tentang kepedulian, ketepatan data, dan memastikan tidak ada orang yang tertinggal hanya karena tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan pemerintah.

Catatan penting untuk pembaca

Artikel ini menggunakan kondisi dan kebijakan yang tersedia sampai 30 September 2026. Mekanisme teknis Portal Perlinsos dapat mengalami pembaruan seiring perluasan implementasi.

Untuk pendaftaran, masyarakat sebaiknya hanya menggunakan kanal resmi:

Portal Perlinsos Digital Kementerian Sosial

Untuk menjadi Agen Perlinsos:

Portal Agen Perlinsos Kementerian Sosial

Untuk rujukan regulasi, masyarakat dapat memeriksa JDIH Kementerian Sosial dan JDIH BPK. Permensos 3/2025 dan Inpres 4/2025 merupakan dua rujukan penting dalam memahami perubahan menuju penggunaan DTSEN.

Sumber utama: Kementerian Sosial/JDIH Kemensos, JDIH BPK, BPS, Kemkomdigi, Dewan Ekonomi Nasional, serta laporan ANTARA mengenai perkembangan Perlinsos Digital dan Agen Perlinsos pada 2026.